Menu

PEMBERIAN CUTI DI LINGKUNGAN BNN

Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu yang diberikan kepada PNS. Adapun tujuannya yaitu untuk memberikan kesempatan istirahat bagi PNS dalam rangka menjamin kesegaran jasmani dan rohaninya ataupun untuk keperluan PNS yang bersangkutan.

Rujukan dalam pemberian cuti :

1.    Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2.    Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil;

3.    Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2010 tentang Hak-Hak Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

4.    Peraturan Presiden nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;

5.    Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional nomor 3 tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja Badan Narkotika Nasional;

6.    Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional nomor 3 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;

7.    Surat Edaran Kepala BNN No 10 tahun 2012 tentang tata cara Pengajuan pemberian cuti pegawai di lingkungan BNN.

Jenis-jenis cuti yaitu :

1.    Cuti Tahunan, diberikan kepada pegawai yang telah bekerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun secara terus menerus. Lamanya cuti tahunan adalah 12 (dua belas) hari kerja, dipotong cuti bersama;

2.    Cuti bersalin, diberikan kepada pegawai yang melahirkan anak pertama, kedua dan ketiga. Lamanya cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan. Untuk persalinan anak yang keempat dan seterusnya, kepada pegawai tersebut diberikan cuti di luar tanggungan negara (tidak menerima penghasilan penuh);

3.    Cuti Sakit, diberikan kepada pegawai yang sakit lebih dari 2 (dua) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari. Cuti sakit diberikan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun, dapat ditambah untuk paling lama 6 (enam) bulan dengan melampirkan surat keterangan dokter tentang kronologis penyakit yang ditunjuk oleh menteri kesehatan (dokter rumah sakit tempat yang bersangkutan dirawat ) dan apabila belum sembuh juga harus diuji kesehatannya kembali oleh dokter yang ditunjuk oleh menteri kesehatan;

4.    Cuti besar, diberikan kepada pegawai yang telah bekerja sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun secara terus menerus yang lamanya 3 (tiga) bulan. PNS yang menjalani cuti besar tidak berhak lagi atas cuti tahunan dalam tahun yang bersangkutan.

      Cuti besar dapat digunakan oleh pegawai untuk memenuhi kewajiban agama, untuk menunaikan ibadah haji, umroh dan ziarah dapat memakai cuti besar. Lamanya cuti untuk menunaikan ibadah haji 45 (empat puluh lima) hari, umroh 12 (dua belas) hari dan ziarah 14 (empat belas) hari. Bagi pegawai yang mengajukan cuti untuk menunaikan ibadah agama wajib melampirkan bukti setoran dan jadwal keberangkatan dari biro perjalanan. Pelaksanaan ibadah kedua dan seterusnya diberikan 3 (tiga) tahun sekali;

5.    cuti karena alasan penting. Yang dimaksud dengan cuti karena alasan penting yaitu jika ibu, bapak, isteri/suami, anak, adik, kakak, mertua atau menantu sakit keras atau meninggal dunia. Cuti alas an penting juga dapat diberikan jika melangsungkan perkawinan yang pertama, lamanya 6 (enam) hari kerja. Lamanya cuti karena alasan penting disetujui oleh kasatker, tetapi tidak boleh lebih  2 (dua) bulan;

6.    Cuti diluar tanggungan Negara, diberikan kepada pegawai yang telah bekerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun secara terus menerus karena alasan-alasan pribadi yang penting dan mendesak. Cuti di luar tanggungan negara dapat diberikan untuk paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun apabila ada alasan-alasan yang penting untuk memperpanjangnya. Selama menjalankan cuti di luar tanggungan negara yang bersangkutan tidak berhak menerima penghasilan dari negara dan tidak diperhitungkan sebagai masa kerja.

 

Untuk prosedur administrasi pengajuan cuti harus sesuai dengan tata cara yang diatur dalam Surat Edaran Kepala BNN.

PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam pembehentian PNS yaitu sebagai berikut :

1.    UU NO. 11 TH 1969.

2.    UU NO. 08 TH 1974 JO. UU NO. 43 TH 1999.

3.    UU No. 5 TH  2014

4.    PP NO. 04 TH 1966 (PEMBERHENTIAN SEMENTARA).

5.    PP NO. 32 TH 1979 JO. PP NO. 44 TH 2011.

6.    PP NO. 10 TH 1983 JO PP NO. 45 TH 1990.

7.    PP NO. 98 TH 2000 JO PP NO. 11 TH 2002.

8.    PP NO. 09 TH 2003.

9.    PP NO. 37 TH 2004.

10. PP NO. 53 TH 2010.

11. PERKA BKN NO. 21 TH 2010.

 

Pemberhentian PNS adalah pemberhentian yang mengakibatkan yang bersangkutan kehilangan statusnya sebagai PNS. Pemberhentian dari jabatan negeri adalah pemberhentian yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak bekerja lagi pada satuan organisasi negara, tetapi masih tetap berstatus sebagai PNS.

 

Jenis- jenis pemberhentian PNS yaitu :

 

1.    Atas permintaan sendiri

Seorang PNS dapat mengajukan pengunduran diri dengan syarat :

v  PNS yang minta berhenti, diberhentikan dengan hormat.

v  dapat ditunda, apabila ada kepentingan yang mendesak.

v  dapat ditolak,  apabila masih terikat perjanjian kerja.

v  hak-hak kepegawaiannya dapat diberikan sesuai dengan peraturan perundang-  undangan yang berlaku.

 

2.    Mencapai batas usia pensiun

Batas usia pensiun PNS pada umumnya adalah 58  tahun berdasarkan UU No. 5 Th. 2014. Sedangkan bagi yang menduduki jabatan struktural Eselon I dan II dapat diperpanjang sampai dengan 60 tahun,  sesuai dengan SE Menpan nomor : SE/04/M.Pan/03/2006 tgl 28 Maret 2006, dan surat Kepala BKN no : K. 26-30/V80-9/99  tgl 27 Juni 2006.   bagi yang menduduki jabatan fungsional tertentu BUP diatur tersendiri.

 

3.    Melakukan Pelanggaran

PNS dapat diberhentikan dengan tidak hormat sebagai PNS, apabila :

Ø Melanggar sumpah / janji PNS, sumpah / janji jabatan, disiplin PNS.

Ø Dihukum penjara/ kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara 4 tahun atau lebih berat.

Ø Melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau   yang ada hubungannya dengan jabatannya.

Ø Melakukan tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 104-161 KUHP.

Ø Melakukan usaha/ kegiatan yang bertujuan untuk mengubah pancasila, UUD-1945, atau terlibat dalam gerakan / kegiatan menentang negara / pemerintah.

 

4.    Tidak Cakap Jasmanai dan Rohani

PNS dapat diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan mendapat hak-hak kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila berdasarkan surat tim penguji kesehatan dinyatakan bahwa kesehatan jasmani / rohaninya sedemikian rupa sehingga tidak dapat lagi bekerja dalam semua jabatan negeri, menderita penyakit yang dapat membahayakan dirinya dan/atau lingkungan kerjanya. atau setelah berakhirnya cuti sakit belum mampu bekerja kembali.

 

5.    Meninggal Dunia / Hilang

PNS yang meninggal dunia diberhentikan dengan hormat dengan catatan keluarga yang ditinggalkan melampirkan surat keterangan yang ditandatangani oleh pimpinan instansi. PNS hilang dalam hai ini adalah adalah suatu keadaan seseorang diluar kemauan dan kemampuan serta tidak diketahui keadaannya apakah masih hidup atau sudah mati.

 

6.    Karena Hal-Hal Lain

PNS yang yang tidak melaporkan diri kembali setelah menjalankan cuti     diberhentikan dengan hormat sebagai PNS. Jika PNS yang terlambat melaporkan diri kembali :

Ø Kurang dari 6 (enam) bulan : PNS dapat dipekerjakan kembali apabila alasan keterlambatan tsb dapat diterima oleh pejabat yang berwenang, setelah mendapat pertimbangan dari kepala BKN.

Ø Lebih dari 6 (enam) bulan : PNS harus diberhentikan dengan hormat sebagai PNS.

PERMASALAHAN NARKOBA

Disekitar kita saat ini, banyak sekali zat-zat adiktif yang negatif dan sangat berbahaya bagi tubuh. Dikenal dengan sebutan narkotika dan obat-obatan terlarang. Dulu, narkoba hanya dipakai secara terbatas oleh beberapa komunitas manusia di berbagai negara. Tapi kini, narkoba telah menyebar dalam spektrum yang kian meluas. Para era modern dan kapitalisme mutakhir, narkoba telah menjadi problem bagi umat manusia diberbagai belahan bumi. Narkoba yang bisa mengobrak-abrik nalar yang cerah, merusak jiwa dan raga, tak pelak bisa mengancam hari depan umat manusia. Padahal 2.000 tahun yang lalu catatan-catatan mengenai penggunaan cocaine di daerah Andes – penggunaan terkait adat, untuk survival/bertahan hidup (sampai sekarang) menahan lapar dan rasa haus, rasa capek, bantu bernafas, sedangkan Opium digunakan sebagai sedative (penawar rasa sakit) dan aphrodisiac (perangsang). Dahulu pada banyak negara obat-obatan ini digunakan untuk tujuan pengobatan , namun seiring berjalannya waktu , penyalahgunaan napza dimulai oleh para dokter, yang meresepkan bahan bahan napza baru untuk berbagai pengobatan padahal tahu mengenai efek-efek sampingnya. Kemudian ketergantungan menjadi parah sesudah ditemukannya morphine (1804) – diresepkan sebagai anaesthetic, digunakan luas pada waktu perang di abad ke-19 hingga sekarang dan penyalahgunaan napza diberbagai negara yang sulit untuk dikendalikan hingga saat ini.

Narkoba atau NAPZA adalah bahan / zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan/ psikologi seseorang (pikiran, perasaan dan perilaku) serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi. Yang termasuk dalam NAPZA adalah : Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.Penyalahgunaan NAPZA adalah penggunaan salah satu atau beberapa jenis NAPZA secara berkala atau teratur diluar indikasi medis, sehingga menimbulkan gangguan kesehatan fisik, psikis dan gangguan fungsi sosial.

Ketergantungan adalah suatu keadaan dimana telah terjadi ketergantungan fisik dan psikis, sehingga tubuh memerlukan jumlah NAPZA yang makin bertambah (toleransi), apabila pemakaiannya dikurangi atau deberhentikan akan timbul gejala putus zat (withdrawl symtom). Oleh karena itu ia selalu berusaha memperoleh NAPZA yang dibutuhkannya dengan cara apapun, agar dapat melakukan kegiatannya sehari-hari secara normal. Penyalahgunaan narkoba umumnya terjadi pada kaum remaja yang tinggal di perkotaan. Mereka biasanya mempunyai sifat kosmopolit, relatif tidak cepat menikah karena harus menempuh masa belajar hingga jenjang universitas, bahkan hingga memperoleh pekerjaan dianggap layak. Pada masa itulah mereka hidup dalam pancaroba; antara kanak-kanak dan kedewasaan, baik fisik, mental, maupun sosio-kulturalnya. Ia hidup antara kebebasan dan ketergantungan kepada orang tuanya; mereka ada dalam pembentukan nilai-nilainya sendiri serta sikapnya, baik sikap keagamaan, maupun sikap kultural dan sosialnya. Remaja sedang mencari identitas sikapnya terhadap lingkungan dan sesamanya. Dalam kondisi yang serba mendua itulah seringkali remaja tergelincir ke jalur kenakalan, yang disebut juvenile delinquency. Pada masa itu banyak remaja yang melakukan kenakalan, pelanggaran hukum, bahkan tindak kriminal. Motivasinya ialah karena ingin mendapatkan perhatian “status sosial”, dan penghargaan atas eksistensi dirinya.

 

Dengan kata lain, kenakalan remaja merupakan bentuk pernyataan eksistensi diri di tengah-tengah lingkungan dan masyarakatnya, bukan kenakalan semata. Salah satu penyimpangan perilaku ini adalah perilaku seksual. Sementara salah satu bentuk pelanggaran hukum ialah meminum minuman keras, obat terlarang hingga ganja dan zat adiktif lainnya.

Subscribe to this RSS feed
Best gambling websites website

Trafik Statistik

Today2
Yesterday1229
This week1231
This month26941
Total346402