Menu

PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam pembehentian PNS yaitu sebagai berikut :

1.    UU NO. 11 TH 1969.

2.    UU NO. 08 TH 1974 JO. UU NO. 43 TH 1999.

3.    UU No. 5 TH  2014

4.    PP NO. 04 TH 1966 (PEMBERHENTIAN SEMENTARA).

5.    PP NO. 32 TH 1979 JO. PP NO. 44 TH 2011.

6.    PP NO. 10 TH 1983 JO PP NO. 45 TH 1990.

7.    PP NO. 98 TH 2000 JO PP NO. 11 TH 2002.

8.    PP NO. 09 TH 2003.

9.    PP NO. 37 TH 2004.

10. PP NO. 53 TH 2010.

11. PERKA BKN NO. 21 TH 2010.

 

Pemberhentian PNS adalah pemberhentian yang mengakibatkan yang bersangkutan kehilangan statusnya sebagai PNS. Pemberhentian dari jabatan negeri adalah pemberhentian yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak bekerja lagi pada satuan organisasi negara, tetapi masih tetap berstatus sebagai PNS.

 

Jenis- jenis pemberhentian PNS yaitu :

 

1.    Atas permintaan sendiri

Seorang PNS dapat mengajukan pengunduran diri dengan syarat :

v  PNS yang minta berhenti, diberhentikan dengan hormat.

v  dapat ditunda, apabila ada kepentingan yang mendesak.

v  dapat ditolak,  apabila masih terikat perjanjian kerja.

v  hak-hak kepegawaiannya dapat diberikan sesuai dengan peraturan perundang-  undangan yang berlaku.

 

2.    Mencapai batas usia pensiun

Batas usia pensiun PNS pada umumnya adalah 58  tahun berdasarkan UU No. 5 Th. 2014. Sedangkan bagi yang menduduki jabatan struktural Eselon I dan II dapat diperpanjang sampai dengan 60 tahun,  sesuai dengan SE Menpan nomor : SE/04/M.Pan/03/2006 tgl 28 Maret 2006, dan surat Kepala BKN no : K. 26-30/V80-9/99  tgl 27 Juni 2006.   bagi yang menduduki jabatan fungsional tertentu BUP diatur tersendiri.

 

3.    Melakukan Pelanggaran

PNS dapat diberhentikan dengan tidak hormat sebagai PNS, apabila :

Ø Melanggar sumpah / janji PNS, sumpah / janji jabatan, disiplin PNS.

Ø Dihukum penjara/ kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara 4 tahun atau lebih berat.

Ø Melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau   yang ada hubungannya dengan jabatannya.

Ø Melakukan tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 104-161 KUHP.

Ø Melakukan usaha/ kegiatan yang bertujuan untuk mengubah pancasila, UUD-1945, atau terlibat dalam gerakan / kegiatan menentang negara / pemerintah.

 

4.    Tidak Cakap Jasmanai dan Rohani

PNS dapat diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan mendapat hak-hak kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila berdasarkan surat tim penguji kesehatan dinyatakan bahwa kesehatan jasmani / rohaninya sedemikian rupa sehingga tidak dapat lagi bekerja dalam semua jabatan negeri, menderita penyakit yang dapat membahayakan dirinya dan/atau lingkungan kerjanya. atau setelah berakhirnya cuti sakit belum mampu bekerja kembali.

 

5.    Meninggal Dunia / Hilang

PNS yang meninggal dunia diberhentikan dengan hormat dengan catatan keluarga yang ditinggalkan melampirkan surat keterangan yang ditandatangani oleh pimpinan instansi. PNS hilang dalam hai ini adalah adalah suatu keadaan seseorang diluar kemauan dan kemampuan serta tidak diketahui keadaannya apakah masih hidup atau sudah mati.

 

6.    Karena Hal-Hal Lain

PNS yang yang tidak melaporkan diri kembali setelah menjalankan cuti     diberhentikan dengan hormat sebagai PNS. Jika PNS yang terlambat melaporkan diri kembali :

Ø Kurang dari 6 (enam) bulan : PNS dapat dipekerjakan kembali apabila alasan keterlambatan tsb dapat diterima oleh pejabat yang berwenang, setelah mendapat pertimbangan dari kepala BKN.

Ø Lebih dari 6 (enam) bulan : PNS harus diberhentikan dengan hormat sebagai PNS.

back to top
Best gambling websites website

Trafik Statistik

Today611
Yesterday694
This week1305
This month9101
Total390569