Kegiatan rapat dipimpin oleh kepala BNN RI, Irjen Pol. Marthinus Hukom, S.I.K., M.Si. dan dihadiri oleh seluruh stakeholder dan Tim Asesmen Terpadu lingkup BNN RI. Untuk peserta lingkup BNNP Sulsel, kegiatan diikuti secara daring oleh kepala BNNP Sulsel, Brigjen Pol. Drs. Guruh Ahmad Fadiyanto., M.H dan Tim Asesmen Terpadu Lingkup BNNP Sulsel. Pada rapat ini, membahas mengenai konsolidasi antar stakeholder dan tim Asesmen Terpadu.
Hasil Kegiatan:
1. Mengingatkan kepada seluruh personil untuk dapat memahami secarah utuh terkait dengan Asesmen terpadu.
2. Seluruh pihak sebaiknya memastikan apakah semua penyidik yang menangani kasus narkotika telah bersertifikas.
3. Petugas harus berhati-hati terkait penggunaan istilah Restorative Justice (RJ), karena sepanjang UU narkotika, tidak mengenal RJ.
4. Kepala BNN RI tidak punya wewenang untuk menambah norma baru (undang-undang), yang bisa membuat adalah lembaga legislatif dan lembaga hukum, BNN hanya bisa menurunkan norma-norma tersebut dalam bentuk juknis.
5. Percepatan rehabilitasi harus segera dilakukan bagi penyalaguna narkoba sebagai bagian dari kegiatan extra ordinary.
6. Terkait pembiayaan layanan rehabilitasi dapat dilihat pada permenkes nomor 4 tahun 2020.
7. Kepala BNN RI mengingatkan semua rekan-rekan untuk bisa berdiskusi tetapi tidak menjadikan forum diskusi, sebagai bahan konflik. BNN tidak bisa sendiri sehingga dibutuhkan multipendekatan.
BNNP Sulawesi Selatan mengikuti Kegiatan Rapat Konsolidasi antar Stakeholder Pelaksanaan Asesmen Terpadu secara Daring
