
Kepala BNNP Sulsel Brigjen Pol.Drs.Ghiri Prawijaya,M.Th memimpin rapat monitoring dan evaluasi Zona Integritas menuju WBK.

Kepala BNNP Sulsel Pimpin Rapat Monev Zona Integritas Menuju WBK.
Hadir dalam kegiatan tersebut masing masing ketua Pokja lingkup BNNP Sulsel.
Kepala BNNP Sulsel dalam arahannya agar masing masing pokja Mengupdate data dan laporan dokomentasi data visualisasi menuju WBBM serta Harus ada jadwal tentang sosialisasi pola piker dan budaya kerja dari hasil kegiatan yaitu :

Kepala BNNP Sulsel Pimpin Rapat Monev Zona Integritas Menuju WBK.
• Tim sekretariat pembangunan zona Integritas BNNP Sulsel diharapkan dapat mengupdate data atau dokumen terbaru Tim ZI, berdasarkan rotasi mutasi dan penempatan pegawai baru.
• Tim sekretariat diharapkan membuat surat permohonan yang ditujukan kepada Tim Penilai Internal untuk dapat dinilai secara mandiri.

Kepala BNNP Sulsel Pimpin Rapat Monev Zona Integritas Menuju WBK.
Pokja 1
• Melakukan pembaharuan informasi mengenai informasi tolak gratifikasi, laporan pengaduan pada media sosial.
• Memperbaruhi surat keputusan Agent of Change, dengan memperhatikan keterampilan personil yang dapat memberikan perubahan pada organisasi.
• Melakukan sosialisasi budaya kerja BNN RI dan budaya pelayanan prima.
Pokja 2
• Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap SOP layanan.
• Pengukuran kinerja berbasis IT sudah diterapkan tetapi akan terus dimonitor.
• Terdapat beberapa pelayanan publik berbasis IT yang dapat dishare dan diakses oleh masyarakat, yaitu BOSS atau BNN One Stop Service yang dapat diakses oleh masyarakat.
Pokja 3
• Mengupdate dokumen kepegawaian, antara lain laporan mutasi, penempatan, dll, setiap bulannya (jika tidak ada mutasi atau penempatam personil, dapat dilaporkan nihil).
• Mengumpulkan dan menganalisis data pelatihan atau workshop yang pernah diikuti oleh masing-masing personil.
Pokja 4
• Menambah tim pada Pokja 4.
• Mengumpulkan dokumen Penetapan Kinerja, LAKIP, maupun laporan-laporan kegiatan yang dipimpin langsung oleh Kepala bnnp Sulsel.
• Mengupdate informasi tolak gratifikasi melalui media sosial.
• Mmperbaruhi surat keputusan SPIP.
• Menyusun peta risiko yang yang akan disesuaikan dengan Dipa.
Pokja 5
• Membuat maklumat standar layanan.
• Melakukan review terkait dengan SOP pelayanan.
• Membuat sosialisasi pelayanan prima
• Melakukan survei kepuasan layanan pada masyarakat penerima layanan.
#War On Drugs
#IndonesiaBersinar
#SulselBersinar
#HumasBNNPSulsel