sulsel.bnn.go.id, Makassar – Untuk memantau pelaksanaan administrasi kepegawaian yang sampai saat ini masih terpusat di Biro Kepegawaian BNN RI. Kepala bagian dan Kepala Sub Bagian Administrasi BNNP Sulawesi Selatan melaksanakan kunjungan koordinasi kepegawaian.
Tim Koordinasi ke Kantor BNN RI berdasarkan surat perintah Kepala BNN Provinsi Sulawesi Selatan di Jalan Letjen M.T. Haryono No.11, Cawang, Kec. Kramat jati, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Berdasarkan hasil koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan oleh Kepala Bagian Umum Jamaluddin SKm dan Kasubbag Administrasi di Kantor BNN RI dapat dilaporkan hasil sebagai berikut:
1. Bagian Organisasi dan Tata Laksana
– Program vertikalisasi BNK ke BNNK di wilayah masih menunggu persetujuan dari Menpan RB;
– Perka BNN No. 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Vertikalisasi sedang dalam proses revisi menjadi Perbadan dan sudah di ajukan ke Menpan RB serta menunggu persetujuan;
– Proses pengajun vertikalisasi BNK ke BNNK harus melalui surat rekomendasi dari Kepala BNNP dengan melampirkan naskah akademik;
– Beberapa data dukung yang menjadi unsur penilaian utama dalam vertikalisai antara lain: Hibah lahan(tanah) dari Pemkab/Pemkot (1.500 M2), kesiapan sarana dan prasarana (kendaraan roda 2 dan 4 serta mebeler), sumber daya manusia, data operasional kegiatan P4GN, data entry point masuknya narkoba, data pecandu, kasus tindak pidana narkoba, tersangka tindak pidana narkoba, serta jumlah kriminal umum, masing-masing data untuk 2 tahun terakhir;
2. Bagian Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai
– Personil dengan pertimbangan tidak bisa lagi melaksanakan tugas sebagai mana mestinya dengan pertimbangan kesehatan dll, dapat diajukan untuk pensiun dini dengan masa kerja minimal 20 tahun dan usia minimal 50 tahun;
– Persetujuan ijin belajar akan di terbitkan setelah Wanjak di lingkungan BNN dan diperkirakan baru akan diterbitkan pada bulan Pebruari 2020.
3. Bagian Fungsional
– Personil dengan jabatan Penyuluh (belum JFT) dan belum pernah mengikuti diklat, untuk proses alih jabatan ke fungsional (JFT) dapat diusulkan ke pusat dengan melengkapi berkas dukung pelaksanaan kegiatan sebagaimana ketentuan;
4. Bagian Perencanaan Administrasi
– Proses mutasi di lingkungan BNNP harus melalui Baperjakat dengan tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
– Personil Polri (Pamen) Penugasan di Lingkungan BNNP untuk mengusulkan perpanjang penugasan secara berjenjang ke BNN dan dari BNN ke Mabes Polri;
– Untuk merekrut personil DPK, Penugasan Polri (Pamen) harus mendapat persetujuan BNN;
5. Bagian Perencanaan dan Pengadaan
– Seluruh surat alih status baik yang DPK dan permohonan mutasi masuk di lingkungan BNN, sedang dalam tahap inventarisasi dan akan di tindak lanjuti;
– Direncanakan dalam bulan Pebruari 2020 akan dilaksanakan Tes CPNS BNN di wilayah Kota Makassar dengan melibatkan kepanitiaan personil BNNP Sulsel;
6. Bagian Keuangan
– Proses pelimpahan pengelolaan gaji, uang makan dan tunjangan jabatan personil di lingkungan BNNP Sulsel direncanakan bulan April 2020;
– Form A2 untuk proses pelaporan SPT Tahunan masing-masing personil masih sementar proses dan akan dikirmkan melalui email apabila rekap data sudah selesai;
7. Bagian Tata Usaha
Untuk peningkatan kualitas SDM khususnya dalam hal pengelolaan arsip dilingkungan BNN, diagendakan akan dilaksanakan diklat/bimtek arsiparis yang dilaksanakan oleh PPSDM BNN.
8. Bagian Logistik
– Administrasi mutasi masuk mobil tes urine Dayamas dari BNN ke BNNP Sulsel masih dalam proses.
– Terkait rencana pengembalian mobil tes rambut ke BNN pusat, sedang dalam proses inventarisasi untuk diajukan ke Kepala BNN dan selanjutnya menunggu petunjuk bagaimana selanjutnya ? Apakah administrasi dulu baru di kirim mobilnya ke pusat
– Mutasi mobil dinas dari bnn pusat ke BNNP Sulsel di follow up ke Mas Sakti
– Terkait penghapusan K9 yang mati karena mengidap virus darah.
BNNP SULAWESI SELATAN
Instagram : @infobnn_prov_sulsel
Facebook : @Humas BNN Provinsi Sulawesi Selatan
Twitter : @humasBNNsulsel
#stopnarkoba
#bersinar
