Terbitnya Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (RAN P4GN) Tahun 2020 – 2024, menjadi payung hukum bagi semua Kementerian/Lembaga dan Pemerintah daerah untuk bersinergi melakukan upaya P4GN.
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD, S.H., S.U., M.I.P., hadir dan membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) tentang Evaluasi Pelaksanaan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) Tahun 2021 yang diselenggarakan BNN RI secara virtual dan diikuti seluruh Kementerian/Lembaga, Aparat Penegak Hukum dan Pemerintah Daerah, (24/08).
Pada sambutannya, Menkopolhukam menekankan agar kementerian dan lembaga serta gubernur dan bupati/walikota untuk bertanggung jawab atas pelaksanaan Rencana Aksi Nasional P4GN Tahun 2020-2024.
“Kepada kementerian dan lembaga untuk bertanggung jawab atas pelaksanaan Rencana Aksi Nasional P4GN Tahun 2020–2024 sesuai dengan kewenangan masing-masing. Kepada gubernur dan bupati/walikota untuk bertanggung jawab atas pelaksanaan Rencana Aksi P4GN Tahun 2020 – 2024 di daerahnya masing-masing, berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri,” kata Prof. Mahfud M.D.
Selanjutnya Menkopolhukam memerintahkan kepada aparat penegak hukum untuk meningkatkan penguatan intelijen, pengawasan di dalam Lapas, pengawasan pintu masuk negara dan pengawasan terhadap transaksi keuangan serta terus melakukan upaya dan peningkatan strategi dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
Penanggulangan permasalahan narkotika merupakan bagian dari agenda pembangunan dalam memperkuat stabilitas bidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan serta transformasi pelayanan publik pada prioritas peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat.
